SKPP dan PK Bibit-Chandra

11 07 2010

Berbicara mengenai SKPP Kejaksaan Agung yang memuat materi pertimbangan sosiologis, Secara normatif, pada tingkat praperadilan upaya terakhirnya adalah banding. PK hanya dapat diajukan terhadap perkara yang sudah final dan telah berkekuatan hukum tetap {kracht van gewjisde). Upaya hukum PK tidak boleh melangkahi upaya banding dan kasasi.
Didalam KUHAP disebutkan bahwa Yang dapat mengajukan PK seperti yang ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah terpidana dan ahli warisnya. Jaksa tidak berhak mengajukan PK.

Ide dasar yang terkandung dalam upaya PK dipandang sebagai solusi yuridis, untuk menampung berbagai masalah terhadap munculnya kekhilafan dan kekeliruan aparat peradilan. Lembaga PK merupakan rechterlijke dwaling atau miscarriage of justice terhadap seseorang yang dijatuhi pidana, ternyata berdasarkan bukti-bukti kuat dan signifikan ia tidak bersalah atau temyata perbuatan yang dituduhkan dilakukan orang lain.
Tujuan hakiki dari lembaga PK agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat ditinjau kembali atau dibatalkan, selanjutnya terpidana dapat dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan.

Adapun PK itu sendiri merupakan produk hukum yang baru, yang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah di Indonesia sejak tahun 1979 ketika pengadilan melakukan kesalahan dalam memberikan hukuman penjara kepada orang yang tidak melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan. Kasus Darto dan Karto yang terkenal ini mendorong masuknya PK dalam KUHAP yang sedang di bahas di DPR saat itu.

Spirit PK seperti yang dinyatakan oleh R.O Tambunan sebagai pelaku sejarah (pada saat itu anggota DPR RI yang ikut membahas soal PK) adalah ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya. Jadi bukan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian hakim secara otomatis menolak PK karena PK hanya diperuntukan bagi terpidana atau ahliwarisnya.

Berikut merupakan alasan-alasan yang dipakai untuk diadakannya peninjauan kembali:
1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bresifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebihdaripada yang dituntut.
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sekarang, bagaimana dengan upaya PK itu sendri dengan melihat penjelasan diatas? selain TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, APABILA JAKSA MELAKUKAN PENINJAUN KEMBALI, senjata pamungkas apa lagi yang akan dikeluarkan kejaksaan dalam menyelesaikan kasus ini??

Biarlah waktu yang menjawab semua itu. Yang terpenting adalah KEBENARAN yang akan SELALU MENANG..!!!


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: