Pemerintah Miskin Empati

15 02 2010

Sudah Hampir 65 tahun, negeri ini Mencicipi kemerdekaan. Tetapi sudah selama itu juga sebagian besar Rakyat tak pernah menikmati indahnya arti kemerdekaan. Padahal total 6 pemimpin pernah silih berganti memimpin negeri ini. Puncaknya adalah ketika decade 80-an Indonesia berhasil emcapai swasembada pangan. Dan Indonesia cukup disegani saat itu.

Tetapi itu semua tinggal kenangan. Kini Indonesia harus mengimpor beras dari Negara sepserti Vietnam, Thailand, dll. Padahal Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki jumlah lahan serta tanah yang dikenal cukup subur. Indonesia seperti kelaparan di tengah lumbung padi. Ironis memang.
Memang telah banyak program-program yang telah dibuat pemerintah, seperti pemberian beras raskin atau pemberian uang sebesar Rp 100.000 tiap bulannya kepada rakyat miskin, yang notabene mengajarkan rakyat untuk menjadi seorang pengemis. ya, itulah program yang dibuat pemerintah di tanah air tercinta ini untuk mengetaskan kemiskinan.

Rakyat belum sejahtera, tetapi pemerintah sibuk mensejaterahkan pejabatnya sendiri. Mulai dari perbaikan rumah dinas anggota DPR/MPR, kenaikan gaji pera pejabat, rencana pembelian pesawat kepresidenan,pembelian computer anggota DPR, dan masih banyak lagi yang tidak akan pernah habisnya bila disebutkan, hingga pembelian mobil dinas mewah untuk kaum pejabat. semua itu dengan alasan agar para pejabat dapat bekerja dengan baik. Tetapi, apakah semua itu sebanding dengan hasil kerja mereka?
Lihat saja ulah para anggota Pansus Century, berulang kali rapat harus ditunda oleh karena banyak anggota dewan yang tidak datang karena tidak tahu kemana rimbanya. Mereka seakan lupa janji manis yang pernah terucap ketika Kampanye agar masyarakat memilih mereka. DPR yang merupakan akronim dari Dewan Perwakilan Rakyat seakan telah berubah menjadi Dewan Penghabis uang Rakyat.
Memang tidak semua pejabat menerima begitu saja fasilitas yang diberikan. Lihat saja Loede Ida yang mengembalikan mobil mewah itu. Ia beralasan hakekatnya pejabat bukan untuk menikmati kemewahan. Boleh menikmati kemewahan asal dengan uang pribadi bukan uang negara. “Mobil baru sama sekali tidak ada korelasi dengan kinerja”. Sungguh perbuatan yang patut ditiru oleh seluruh pejabat negeri ini. Pembelian 1 unit mobil dinas Toyota Crown menghabiskan Rp1,3 miliar. dan pajak mobil mewah yang harus dikeluarkan pemerintah
tiap tahunnya adalah sejumlah 40 persen dari harganya.

Perbuatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida mempelopori pengembalian mobil mewah itu bertolak belakang dengan Menkum HAM,Patrialis Akbar. Ia menilai, kebijakan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon menghemat uang Negara. Mantan anggota DPR ini mengaku malu pada negara asing karena pengadaan mobil dinas itu dipersoalkan. Ketika ditanya soal pengadaan mobil dinas yang melanggar aturan, Patrialis mengaku tidak mengetahuinya. Ia beralasan, karena itu sudah disediakan oleh negara. Masa sudah disediakan nggak dipakai? Kalau nggak dipakai mubazir.

Semoga Perbuatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida mempelopori pengembalian mobil mewah itu mengetuk pintu hati para pejabat lain untuk melakukan hal serupa. Serta pemerintah menarik seluruh mobil itu untuk di lelang serta uang dari hasil pelelangan mobil tersebut dipergunakan untuk program-program padat karya kepada rakyat Miskin


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: