Terkait Century : “Mungkinkah SBY-Boediono dapat di makzulkan”

22 01 2010

Pemakzulan (lebih populer disebut impeachment) merupakan sebuah proses di mana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara. Pemakzulan bukan selalu berarti pemecatan atau pelepasan jabatan, namun hanya merupakan pernyataan dakwaan secara resmi, mirip pendakwaan dalam kasus-kasus kriminal, sehingga hanya merupakan langkah pertama menuju kemungkinan pemecatan.

Pemakzulan Presiden oleh MPR bukanlah barang baru dalam bumi pertiwi ini. Presiden Soekarno merupakan Presiden pertama Indonesia dan pertama kali juga yang mengalami hal ini. Pada tahun 1967 MPRS menarik kembali mandatnya kepada Soekarno dengan ketetapan MPRS nomor XXXIII/MPRS/1967 setelah MPRS menolak Nawaksara, yang merupakan pertanggungjawaban Soekarno, terutama terkait dengan sebab-musabab terjadinya tragedi G 30 S/PKI.

Tentunya juga kita mengingat bagaimana runtuhnya rezimm pemerintahan Soeharto yang berhasil memimpin Indonesia selama 32 tahun, habis tak tersisa ketika ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung memaksa DPR/MPR mengadakan sidang istimewa yang berujung pemakzulan Presiden Soeharto. Walaupun saat itu Soehartolah yang mengundurkan diri terlebih dahulu pada tgl 21 Mei 1998 dan posisinya digantikan oleh wakilnya saat itu BJ.Habibie.Adapun ikhwal dari runtuhnya rezim ini yaitu praktek KKN yang begitu subur menyebabkan Indonesia terkena krisis moneter dan krisis kepercayaan.

Lain halnya dengan Pemakzulan Presiden yang dialami oleh Gusdur yang baru seumur jagung memimpin bangsa ini. Sebagian kalangan menilai, kejatuhan Gus Dur karena kasus skandal dana Bulog (Buloggate), namun menurut hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, pemakzulan presiden ke-4 RI itu karena dekritnya yang dinilai inkonstitusional. Karena lewat dekrit, Gus Dur menyatakan membubarkan DPR dan MPR, maka melalui sidang sidang tahunan, MPR mengeluarkan keputusan politik memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden.

Lalu akankah SBY-Boediono bernasib yang sama?

Berdengungnya isu ini tak lain disebabkan oleh dana talangan century sebesar 6,7 T rupiah yang dicairkan beberapa kali. Padahal DPR hanya menyetujui dana talangan sebesar 1,4 T. George Aditjondro mengkritisi lewat peluncuran buku kontroversial yang berirsi yayasan- yayasan di sekitar SBY. Buku berjudul ‘Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century’ itu jelas-jelas mempermalukan institusi negara (Kepresidenan) pada akhir Desember 2009. Selai itu Hal itu juga menyulut cercaan kepada Menteri keuangan yang juga mantan Ketua KSSK, Sri Mulyani dan mantan anggota KSSK yang merupakan mantan Gubernur BI, Boediono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden terpilih tahun 2009-2014 mendampingi Presiden SBY untuk kedua kalinya, setelah menang mutlak baik pada waktu PILEG (Pemilihan anggota Legislatif) dan PILPRES (Pemilihan Presiden), oleh anggota DPR (Khususnya anggota Pansus Century).

Kemenangan secara mutlak saat itu tentunya sangat menguntungkan SBY dan juga Demokrat selaku Partai yang menjadi kendaraan politik SBY saat itu. Bagaimana tidak, tahapan pemakzulan harus melewati tahap menyatakan pendapat yang kuorumnya minimal 3/4 anggota dewan. Jika persyaratan itu dipenuhi, setidaknya 420 anggota dewan menghadiri rapat paripurna untuk memutuskan dewan akan menggunakan haknya dalam menyatakan pendapat. Hal ini tentu sangat sulit dipenuhi karena anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR mencapai 148 orang yang berarti lebih dari seperempat anggota dewan dari berbagai Fraksi.
Impeach bisa kalau ada hak menyatakan pendapat. Di UU menyatakan bahwa kuorum sebagai syarat kehadiran paripurna untuk menjadi hak dewan, sekurangnya 3/4 anggota dewan.

Tidak mungkin Demokrat menyetujui impeach, sebab dapat merusak citra partai yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai pada pemilu berikutnya seperti yang dialami partai GOLKAR setelah tumbangnya era Orde Baru.

Terlepas bagaimana hasil akhir temuan Pansus Century, Penulis berharap keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Bangsa ini sudah telalu lama dikategorikan sebagai negara berkembang. Kita sudah jauh tertinggal dengan negara tetangga kita, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan dengan Vietnam sekalipun, walau negara tersebut pada awal tahun 90-an terjadi perang yang memporak-porandakan negara sosialis tersebut. Biarlah Impeach merupakan solusi terakhir yang diambil, dimana tidak ada kepentingan dibalik itu semua. Demi majunya bangsa ini. Semoga..!!


Aksi

Information

2 responses

22 01 2010
Yurisdiksi

Oi BANGSAT !!!!! Lo cari gara-gara yah ama kita !!!! Jelas-jelas Partai Demokrat tidak mempunyai kader yang KKN !!!!
Hapus posted lo yang ini kalau lo masih mau bertahan hidup !!!!

23 01 2010
chandrasilaen

napa kau te??
kurang senang bilang..!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: