Masih tepatkah Penerapan Hukuman Mati di Indonesia?

20 01 2010

Penulis tertarik untuk menulis hal ini dilatarbelakangi semakin meningkatnya Vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim, namun angka kejahatan tetap saja meningkat. Vonis mati ternyata tidak mengurangi angka kejahatan. Di Amerika Serikat, yang masih menerapkan vonis mati, angka kejahatan tidak kemudian turun. Sebaliknya, di Kanada, yang telah menghapus hukuman ini, angka kejahatan justru menyusut. Ironis memang melihat Fakta tersebut. Paling tidak total dari rentang waktu antara tahun 2004-2008 menurut data yang diperoleh penulis Pasukan BRIMOB telah mengeksekusi mati 9 orang Terpidana yang divonis mati oleh majelis hakim.

Dibalik itu semua, ada eksekusi tersebut dilakukan setelah Terpidana selama 20 tahun mendekam di dalam bui namun nyawa berakhir setelah ditembus peluru timah panas para eksekutor. Hal ini terjadi pada Ibu Sumiarsih serta Sugeng yang divonis mati oleh karena kasus pembunuhan berencana. Namun,ada pula yang eksekusinya seperti dipaksakan. Hal ini terjadi pada Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu yang dieksekusi di Palu, Sulawesi Tengah. Mereka divonis sebagai dalang utama kerusuhan horisontal yang terjadi di Poso 1998-2000. Kasus ini sangat controversial mengingat proses peradilan terhadap mereka yang bertentangan dengan prinsip fair trial. Eksekusi mereka bisa menjadi pintu masuk kepada 16 tersangka lain yang mungkin ‘lebih dalang’ dari mereka, reaksi publik yang begitu intens (baik itu yang pro maupun kontra), hingga hasil pasca eksekusi yang juga penuh dengan aksi kekerasan.

Hukuman mati tersebut seperti menggambarkan betapa kita bermuka dua. Di satu sisi, Pasal 28-A dan 28-I Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup dan hak itu tak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun. Kita juga sudah menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang memposisikan hak hidup sebagai hak setiap manusia. Namun, di sisi lain, kita memiliki 10 pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi ancaman hukuman mati. Di luar kitab ini, masih banyak undang-undang lain, dari Undang-Undang Darurat hingga Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, dengan ancaman serupa.

Kelompok organisasi HAM menolak praktek hukuman mati untuk segala bentuk kejahatan. Kelompok ini mendasarkan argumennya pada perspektif HAM yang menyatakan hak atas hidup bersifat abolut, tidak boleh dicabut siapapun, bahkan oleh negara lewat instrument hukum, dan terlebih lagi penegakkan hukum dan HAM yang masih buruk di Indonesia. aparat peradilan yang masih korup dan praktek fair trial yang belum terpenuhi. Salah satu Kelompok Organisai yang menyatakan penolakkan/abolisi praktek hukuman mati adalah Kontras.

Penulis memang sepakat dengan pendapat dari kelompok organisasi HAM, bahwa hak atas hidup memang hak yang bersifat absolut. Namun, kita juga tentu harus mengingat bahwa Warga Negara telah menyerahkan sebagian haknya untuk diatur oleh negara (Teori Kontrak Sosial). Sehinga untuk kasus-kasus tertentu seperti Korupsi dan Terorisme, agar menjadi detereent Efect bagi warga negara lainnya. Semoga Penegakan Hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Tertarik untuk mengomentari??
Sillahkan tinggal komentar anda. God Bless


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: