Beleidsregel ( Peraturan Kebijakan )

17 01 2010

Beleidsregel / Peraturan Kebijakan, Beleidlenens / Garis2 kebijakan,Spegelrecht / Hukum Cermin, dapat dijadikan unuk mendakwa seseorang. Istilah yang familiar dipakai di Indonesia adalah istilah Beleidsregel / peraturan kebijakan.
Peraturan perundang-undangan merupakan setiap peraturan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang yang berisi aturan tentang tingkah laku dan mengikat secara umum unsur-unsur :
• Kepentingan hukum yang tertulis
• Dibuat oleh pejabat yang berwenang
• Mengikat secara umum /legal binding terhadap masyarakat
Dengan kata lain, apabila pejabat publik melakukan tugasnya secara atribusi atau delegatif maka dilakukan dengan bersumberkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.
Contoh : Peraturan Pemerintah yang mendapat legeslasi dari undang-undang.
Peraturan Kebijakan merupakan hukum tertulis ( yang berarti dia bukan hokum tertuls secara konkrit, tapi diperlakukan seakan-akan hukum)
Contoh : UU tentang Perseroan Terbatas ( PT ) yang didalamnya mengatur cara pendirian PT. tidak sampai mengatur hal-hal yang bersifat procedural / teknis. Sehingga ada ruang atau kebebasan bagi pejabat public mengisinya yang berkenaan cara bagaimana struktur PT yang dibuat. Seperti pendirian PT yang didasarkan perizinan akta notaris dan kemudian didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM. Dimana teknisnya prosedural tidak terdapat dalam UU PT. Sehingga pejabat yang berwenang memiliki inisiatif mengisi ruang kosong yang ada dengan mengeluarkan surat edaran. Tetapi surat edaran ini tidak memiliki legal binding keluar. Karena hanya berlaku pada DEPKUMHAM sehingga PT yang mendapat akta notaris tersebut haus mematuhi surat edaran untuk dapat didaftarkan. Sehingga surat edaran itu deperlakukan seperti hukum.
Sumber Kewenangan pejabat publik dapat mengeluarkan peraturan kebijakan :
a. Diskresi yaitu keleluasaan untuk bertindak tapi masih bersumber pada asas-asas pemerintahan yang baik ( Good Govermance )
b. Dikembalikan pada kondisi objektif yang dihadapi, meskipun harus menyimpang dari aturan namun tujuan utama untuk kepentingan orang banyak lebih diutamakan. Contoh : masalah Sampah di Bandung yang akar mula masalahnya yaitu ketika terjadinya bencana longsor sampah yang terjadi di Tempat Penampungan Sampah (TPA) di Leuwi Gajah yang menelan banyak korban jiwa para pemulung yang lagi mengais-ngais sampah. Kemudian Walikota menunjuk suatu tempat yang lain. Namun dit olak oleh warga yang bersangkutan. Sehingga ketiadaan tempat pengganti Penampungan Sampah menyebabkan menumpuknya sampah di jalanan.
Ciri-ciri suatu tindakan yang dilakukan pejabat publik merupakan peraturan kebijakan yaitu :
1. Pembentukan Peraturan Kebijakan tidak didasarkan atau diperintahkan secara tegas di dalam Undang-Undang
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat tertulis yang bersumber pada kewenangan bebas bertindak / diskresi yang dimilki pejabat administrasi negara yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan dan yang memberikan ruang kebebasan bagi pejabat administrasi negara untuk atas inisiatif sendiri mengambil suatu tindakan.
3. Isi suatu peraturan kebijakan bersifat fleksibel dan umum tanpa menjelaskan pada pblik tentang cara bagaimana / menurut prosedur apa yang seharusnya dilakukan pejabat admnistrasi negara didalam melaksanakan diskresi yang dimilikinya.
Yang menjadi batas-batas atau koridor agar pejabat publik adminsitrasi negara tidak menyimpang dari diskresi yang ia miliki :
1. Prinsip-prinsip atau asas-asas umum pemerintahan yang baik
2. Kondisi objektif yang dihadapi pada saat pejabat administrasi tersebut untuk bertindak atau tidak bertindak
Dalam situasi normal seorang pejabat administrasi negara dalam melakukan suatu kebijakan tentang tentang didasarkan pada peraturan kebijakan yang berlaku. Namun ada kalanya kondisi objektif yang dihadapi oleh pejabat administrasi negara berada pada kondisi yang tidak normal. Dalam kondisi seperti ini kepada pejabat administrasi negara menggunakan diskresi yang dimiliki dengan menggunakan tujuan aturan yang ada. Dalam konteks seperti ini Denis Ressang mengatakan bahwa keberhasilan suatu teknik merupaka tercapainya tujuan.
Inti dari peraturan kebijakan yaitu :
• Sumber kewenangan Bagaimana pejabat adminstrasi negara mengenai ke3 hal ini
• Persoalan pilihan dan cara mengimplementasikan dalam melakukan tugasnya
• Tujuan masing-masing


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: